Label: Aktifitas Keseharian

Setelah sebulan penuh aku bersilaturahim ke 40 ustadzah yang ada di DKI, begitu banyak pengalaman yang patut aku teladani dalam perjalanan da’wah mereka yang cukup lama dan beragam. Banyak untaian kata mereka yang begitu membekas di sanubariku. Majelis ta’lim di Jakarta begitu subur. Bahkan hampir disetiap RT minimal ada satu majelis ta’lim ibu-ibu. Aku mengambil beberapa pelajaran dari cerita-cerita mereka, diantaranya adalah:

1. Berawal dari keikhlasan dan keperihatinan ibu-ibu rumah tangga yang ada disekitar rumah yang belum bisa membaca Al-Qur’an serta kesadaran ibu-ibu tersebut yang ingin bisa membaca Al-Qur’an, para ustadzah memberanikan diri untuk mengajari mereka sebatas ilmu yang mereka miliki. Dari cerita para ustadzah, dengan modal keikhlasan dan keberanian pengajian seperti itu tetap eksis dan para jamaah yang mengikuti pengajian tersebut sangat mersakan manfaat ilmu nya. Kenyataan yang aku temui tatkala mengujungi salah satu majlis ta’lim, hampir bisa dipastikan jamaah majlis ta’lim walaupun mereka tidak bisa baca tulis tetapi kefasihan dan kelancaran ketika membaca Al-Qur’an tidak diragukan. Semua dimulai hanya dari modal keberanian dan keikhlasan.

2. Buah dari keikhlasan dan pertemuaan yang intensif antara jamaah dengan ustadzahnya melahirkan tingginya kepercayaan diantara mereka. Terbukti dengan sikap sami’na wa ato’na kepada ustazahnya,hampir jarang kita temui jamaah yang absen dari kehadiran disetiap acara yang diselenggarkan oleh ustadzahnya.

3. Ada satu kisah dari salah satu ustadzah yang membuat aku merasa malu. Ustadzah yang usianya sama dengan usiaku itu bercerita bahwa beliau telah memiliki 25 majelis ta’lim binaannya dan satu yayasan yatim dan lansia. Dengan kata lain, beliau telah mewakafkan sebagian waktu hidupnya untuk umat anfauhum anfaunnas. Ketika aku menanyakan kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan membina jamaah yang tidak sedikit seperti beliau, beliau menjawab bahwa kita sebagai ustadzah jangan pernah mengeluh. Berapapun jumlah jamaah yang ingin ikut pengajian, walaupun itu sangat sedikit kita harus tetap bersabar. Seiring dengan waktu, perasaan cinta dan kasih sayang akan terjalin diantara ustadzah dan jamaahnya. Pertolongan Allah akan senantiasa hadir dari tengah-tengah jamaah baik berupa tenaga, dana, dan waktu.

Jadi amatlah wajar jika terwujud ikatan hati yang begitu kuat antara ustadzah dengan para jamaahnya. Tidaklah heran jika loyalitas yang begitu kuat antara keduanya menjadikan majelis ta’lim ibu-ibu segmen yang menjadi rebutan disaat musim pemilu datang . Dengan kata lain berkoalisi dengan majelis ta’lim lebih ada jaminan dari pada berkoalisi dengan partai yang berbeda.

Label: Pengalaman Sehari-hari

Sore itu, sepulang kerja aku harus mampir ke sebuah pertokoan untuk membeli susu anakku yang paling kecil, Inasa yang yang baru berumur tiga tahun. Usai mengambil belanjaan aku mengantri di kasir, persis dibelakang seorang ibu yang membawa dua orang anak, yang paling kecil digendong di pundakbya, dan yang satu lagi usia sekitar 6 tahunan memegang baju ibunya. Aku amati pakaian mereka, mereka seperti memakai pakaian terbaik mereka hari itu. Betapa hatiku terenyuh ketika melihat mereka hanya membeli dua butir jeruk. Ketika ia membuka dompetnya, ia mngeluarkan ribuan kumal yang tidak beraturan untuk membayar 2 butir jeruk itu. Aku sungguh menyesal belum sempat aku memberi sedikit reziki yang kupunya, ibu itu telah berlalu.

Apa yang baru saja aku saksikan begitu menyentuh sanubariku. Aku mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan ibu dengan dua anaknya di pertokaan tadi. Pemahamanku menerjemahkan bahwa mereka berkunjung bukan untuk berbelanja, mereka menyadari itu bukan tempat untuk berbelanja karena harga-harga yang tertera di setiap barang yang ditata rapi tidak pernah bisa diajak kompromi dengan kondisi keuangan mereka. dia datang kepertokoan untuk rekreasi menikmati kelusan dan kesejukan pertokoan tersebut bersama kedua anaknya karena tempat rekreasi yang ada tak mampu ia kunjungi ,dan aura kebahagiaan itu aku liet disaat sedang membayar dikasir tak ada rengekan dan tangisan dari kedua anaknya .

Kisah nyata tersebut mengajarkan aku untuk menyukuri setiap rezeki yang aku miliki dan mengajarkan aku pula untuk menjadi diri sendiri. Belanja sesuai kemampuan tanpa harus mengikuti orang lain..

Label: Pengalaman Sehari-hari

Isu pendidikan selalu menjadi isu yang strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar dari masyarakat. Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional _harus senantiasa diawasi. Setiap warga Negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan DKI Jakarta kini telah memiliki Peraturan Daerah No. 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Diantara Point pentingnya adalah bahwa, seluruh warga masyarakat Jakarta dapat mengikuti pendidikan dasar dengan mudah dan tidak dipungut biaya.

Maka dimasukkan dalam perda ini Pasal 10 bahwa:

”Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dalam pasal 16 (f) bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi perserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar”

Di Indonesia, komitmen ini diimplementasikan melalui banyak program di antaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun dan peningkatan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah dan berbagai perlengkapan fisik sekolah lainnya. Dalam menopang kuatnya pengimplimentasian tersebut, pemerintah menerapkan program populis yang dikenal dengan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), selain memperjuangkan kesejahteraan guru dan pembebasan SPP sekolah negeri.

Dalam kasus DKI Jakarta, BOP adalah biaya pendidikan yang berasal dari APBD DKI Jakarta yang diberikan kepada semua SDN, MIN, SMPN, MTSN di DKI Jakarta. Sedangkan BOS adalah bantuan pendidikan yang berasal APBN (Pemerintah Pusat) kepada SD, MI, SMP, dan MTs yang mengajukan permohonan di seluruh Indonesia. Besaran BOP dan BOS ini bisa mengalami perubahan, tergantung pada kekuatan alokasi anggaran, baik dari APBNnya atau dari APBDnya.

Melalui BOS, diharapkan tidak ada siswa dari keluarga miskin (tidak mampu secara ekonomi) yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan tidak ada siswa yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB karena mahalnya biaya masuk sekolah. Dengan adanya BOS dan BOP diharapkan dapat penuntasan Wajar (Wajib belajar) 9 Tahun.

Walaupun demikian, dari, penyimpangan dari pelaksanaan program ini sering kali terjadi. Disinilah peran anggara dewan khususnya Komisi Kesra DPRD DKI untuk melakukan pengawasan. Selayaknyalah Dinas Dikdas DKI melakukan perbaikan mekanisme pengawasan BOP. Bawasda DKI juga harus bersikap tegas dan tidak sekadar menunggu pengaduan masyarakat atas pelanggaran dana BOP. Selain itu laporan tentang guru dan kepala sekolah yang menyelewengkan dana BOP itu dapat disampaikan kepada dewan agar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP dari tiap sekolah dapat diketahui dan diawasi.

Selain itu, point penting lain dalam perda ini adalah dimasukkannya Majelis Taklim sebagai salah satu pendidikan non formal (Pasal 41). Dengan demikian Majelis Taklim yang berhak atas pembinaan baik dalam hal peningkatan kualitas maupun pendanaan.

Majelis Talim merupakan wadah kajian keislaman yang sangat masif dan tersebar di seluruh pelosok masyarakat. Hal inilah yang memungkinkan majelis talim menjadi wadah masyarakat yang sangat strategis untuk dikelola secara maksimal dan mampu membawa perubahan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Selama ini majelis taklim kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dalam hal pembinaan maupun pendanaan. Dengan disahkannya Perda ini diharapkan mampu menggerakkan potensi majelis taklim dalam melakukan perbaikan di masyarakat.

Ada sebuah harapan besar bahwa pendidikan di Indonesia akan mempu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jakarta sebagai Ibukota Negara semestinya menjadi pilot project suksesnya pendidikan yang berkualitas.

Label: Capaian Kerja

Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI Jakarta bersama dengan pihak eksekutif telah berhasil memperjuangkan anggaran Gakin untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin, secara berturut-turut sejak tahun 2005 sampai tahun 2006 sebesar 100 milyar, 200 milyar, 200 milyar. Sedangkan untuk anggaran tahun 2008 ini jumlahnya meningkat menjadi 250 milyar.

Dengan adanya anggaran dana ini maka pelayanan kesehatan warga miskin pemegang Kartu Gakin, akan dijamin oleh pemerintah sehingga tidak dikenakan biaya sepeserpun.

JPK Gakin (Jaringan Pengamanan Kesehatan Keluarga Miskin) ini hanya dapat difungsikan untuk keluarga miskin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Penduduk DKI Jakarta (punya KTP DKI Jakarta)
• Masuk dalam data kemiskinan menurut BPS dan telah diverifikasi oleh Tim Desa (RT/RW + Lurah + Kepala Puskemas), dan
• Termasuk peserta uji coba pelayanan Gakin tahun 2002 di 5 kecamatan se- DKI Jakarta.

Atau:

• Penghuni panti sosial yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Mental dan Spiritual DKI Jakarta.

Setiap kepala keluarga dan anggota keluarganya yang terdaftar sebagai keluarga miskin akan mendapatkan kartu berobat Gakin yang ditandatangani oleh lurah setempat yang merupakan kartu sementara sampai kartu tersebut dilengkapi foto. Dengan kartu sementara tersebut, peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di semua puskesmas kecamatan dan kelurahan maupun di semua rumah sakit Propinsi DKI Jakarta termasuk Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit TNI Polri sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu peserta.

Sementara bagi warga yang tidak mampu, tetapi tidak memiliki Kartu Gakin dapat mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Pemegang SKTM tetap di subsidi, namun hanya 50% dari pembiyaan yang dikenakan pada pasien.

Yang perlu diingat bagi seluruh elemen Rumah Sakit adalah bahwa pasien miskin yang berobat ke RS harus tetap dihormati dan diberikan pelayanan yang maksimal, sebagaimana pasien lain yang mampu secara ekonomi. Pasien yang menggunakan Kartu Gakin sebenarnya tidak berobat secara cuma-Cuma, namun negara lah yang akan membayar biaya pengobatan mereka sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan kata lain, Pemprov bekerja sama dengan pihak RS dengan cara pihak Pemprov membayar biaya perawatan pasien miskin tersebut.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pelayanan kesehatan dalam prakteknya belumlah optimal. Masih banyak informasi masukan dari masyarakat perihal banyaknya pasien miskin yang ditolak untuk mendapatkan pelayanan dari pihak RS.

Anggota Komisi E (Bidang KESRA) DPRD DKI Jakarta sering kali memberikan rekomendasi kepada warga tidak mampu yang dipersulit oleh pihak RS untuk memberikan keringanan biaya perawatan. Dari pengalaman yang ada, terbukti rekomendasi tersebut dapat menjadi pressure kepada pihak RS bahwa kinerja mereka dikontrol secara langsung oleh DPRD DKI Jakarta. Selain itu, kami pun berupaya menjembatani untuk berkomunikasi dengan dinas kesehatan DKI Jakarta untuk dapat memberikan referensi keringanan biaya kepada pasien tidak mampu kepada pihak RS. Tidak sedikit warga sudah berhasil mendapatkan bantuan kesehatan dari RS, baik kemudahan pelayanan rumah sakit maupun keringanan sampai pembebasan biaya jika prosedur administratif berupa SKTM/GAKIN dapat dilengkapi.

Tentunya kami berharap, bahwa hak-hak warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mampu dipenuhi oleh pihak-pihak terkait baik dari pemerintah maupun pihak RS. Dengan demikian taraf kesehatan dan kualitas hidup warga Jakarta akan terus meningkat. Insya Allah…

Label: Capaian Kerja

Hj. Nurjanah Hulwani, S. Ag, perempuan betawi yang berhasil masuk parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta) wilayah pemilihan Jakarta Selatan untuk periode 2004-2009 ini , memulai kiprah kemasyarakatannya sejak menempuh sekolah menengah atas. Mewarisi darah dari sang Ibu yang memimpin majelis taklim di wilayahnya, Ia pun memiliki talenta yang sama dan menekuni dunia Majelis Taklim hingga sekarang . Berniat tulus sebagai seorang daiyah, Nurjanah memulai dakwahnya tanpa pamrih. Diantaranya membimbing komunitas pemulung yang tentu saja tidak ada harapan materi disana. Seringkali harus mengisi ceramah dengan jarak tempuh yang jauh dan harus didanai dana sendiri. Bertahun-tahun hal ini dilakukan hingga membentuk karakter yang kuat dalam diri beliau untuk senentiasa berkontribusi terbaik buat masyarakatnya dan hidup berorientasi ibadah. Gaya komunikasi yang fleksibel dan praktis, membuat ceramahnya diterima oleh banyak kalangan, mulai dari majelis taklim tradisional, perkantoran, menengah keatas, bahkan dikalangan birokrasi.

Baginya, memasuki dunia parlemen adalah sarana dakwah pula. Kini kiprahnya di masyarakat ditambah dengan tanggung jawab menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat pada tataran legislasi. Tentunya hal ini terus menggelorakan semangatnya untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Kepekaan dan sensitivitas yang selama ini terbangun, membuat Ia tidak segan untuk terus memediasikan kebutuhan masyarakat kepada pihak eksekutif agar hak masyarakat dapat terealisasikan. Beliau seringkali menginformasikan No. kontak beliau di setiap pertemuan kemasyarakatan agar dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh masyarakat. Sebagai Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan, Ia berupaya agar bagaimana hak dasar masyarakat terutama hak pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan secara merata di semua kalangan, terutama kalangan menengah kebawah yang selama ini sering kali termarjinalkan. Padahal pemerintah daerah telah menganggarkan dana yang besar buat kesejahteraan masyarakat, antara lain: Dana JPK Gakin pada tahun 2008 ini adalah sebesar 250 Milyar, sementara untuk tahun 2005-2007 adalah sebesar 200 Milyar. Dana Pendidikan juga telah banyak tersubsidi melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari APBN dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dari APBD, selain itu juga pemerintah daerah telah menegaskan bahwa warga miskin (Tidak mampu) berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan sampai wajar 12 tahun.

Ia sering kali menjembatai berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Jakarta agar melakukan pengawasan langsung kepada pihak RS terhadap pasien tidak mampu yang dipersulit untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. Selain itu, Ia juga berupa agar para siswa tidak mampu pun berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Beberapa warga miskin yang mengaku kesulitan mendapatkan keringan biaya pendidikan, Ia berupaya memediasikannya dengan pihak sekolah. Beliau pun memperjuangan agar yayasan-yasasan terutama yayasan pendidikan dan sosial yang layak mendapatkan bantuan pendanaan dengan kelengkapan administratif yang memenuhi syarat, bisa masuk dalam mata anggaran pembelanjaan biaya daerah (APBD) DKI Jakarta.

Dalam bidang legislasi, Ia juga memainkan peranan yang cukup signifikan diantaranya dalam Perda No. 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Diantaranya bahwa ia mengusulkan bahwa seluruh warga masyarakat Jakarta, khususnya warga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah. Selain itu Majelis Taklim dimasukkan dalam pendidikan Non Formal, sehingga berhak mendapatkan pembinaan baik dari peningkatan kualitas maupun pendanaan

Selain itu beliau juga menjadi tim perumus Perda No. 3 Tentang Perkampungan Budaya Betawi HASIL YANG DICAPAI: pertama memperkuat nuansa keislaman yang harus dijalankan dalam perda ini dalam pelaksanaan budaya Betawi di PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, kedua adanya perluasan wilayah PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, ketiga pembentukan kelurahan baru yang melingkupi seluruh wilayah PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

Selain kiprah Beliau di DPRD DKI Jakarta, Nurjanah adalah Ketua dari FORSITMA (Forum Silaturrahim Majelis Taklim) DKI Jakarta. Peran ini tentunya sangat tepat diamanahkan kepada beliau. Sepak terjang beliau di dunia permajelistakliman membuat beliau memiliki kecermatan tersendiri dalam memberikan arahan. Sejak beliau pimpin setidaknya telah terdata 2500 Tokoh Majelis Taklim dan setidaknya 50 Ustadzah Sentral (Jamaah > 500 orang) yang telah bergabung bersama PKS. Talenta Majelis Taklim yang beliau miliki dan kemampuan manajerial beliau yang bagus menjadi daya dukung tercapainya prestasi ini. Tentunya bukan perkara yang mudah untuk mendata 2500 Tokoh Majelis Taklim Se- DKI Jakarta. Selain butuh tim yang solid, strategi pendekatan yang tepat, menjadi kunci sukses terciptanya hubungan yang harmonis dengan para Tokoh tersebut. Para kader FORSITMA harus terjun langsung, berinteraksi, dan bergaul secara natural dalam komunitas majelis taklim hingga mampu menemukan formulasi yang tepat untuk mengarahkan para tokoh majelis taklim tersebut dalam sebuah wadah FORSITMA untuk bersama-sama melakukan perbaikan bagi masyarakat. Dalam hal ini tentunya peran ”leader” menjadi kunci penting dalam menggerakkan sebuah organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Saat ini FORSITMA DKI Jakarta telah memiliki struktur yang solid dengan program kerja unggulan yang seragam di setiap KOTAMADYA se-DKI Jakarta. Ia sadar bahwa perapihan administratif menjadi sebuah penting menuju organisasi yang ”based on data” sehingga menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Tentunya kita membutuhkan wakil rakyat yang sensitif, peka dan cerdas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kita masih menantikan kiprah beliau selanjutnya.

Label: Profil