Hj. Nurjanah Hulwani, S. Ag, perempuan betawi yang berhasil masuk parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta) wilayah pemilihan Jakarta Selatan untuk periode 2004-2009 ini , memulai kiprah kemasyarakatannya sejak menempuh sekolah menengah atas. Mewarisi darah dari sang Ibu yang memimpin majelis taklim di wilayahnya, Ia pun memiliki talenta yang sama dan menekuni dunia Majelis Taklim hingga sekarang . Berniat tulus sebagai seorang daiyah, Nurjanah memulai dakwahnya tanpa pamrih. Diantaranya membimbing komunitas pemulung yang tentu saja tidak ada harapan materi disana. Seringkali harus mengisi ceramah dengan jarak tempuh yang jauh dan harus didanai dana sendiri. Bertahun-tahun hal ini dilakukan hingga membentuk karakter yang kuat dalam diri beliau untuk senentiasa berkontribusi terbaik buat masyarakatnya dan hidup berorientasi ibadah. Gaya komunikasi yang fleksibel dan praktis, membuat ceramahnya diterima oleh banyak kalangan, mulai dari majelis taklim tradisional, perkantoran, menengah keatas, bahkan dikalangan birokrasi.

Baginya, memasuki dunia parlemen adalah sarana dakwah pula. Kini kiprahnya di masyarakat ditambah dengan tanggung jawab menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat pada tataran legislasi. Tentunya hal ini terus menggelorakan semangatnya untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Kepekaan dan sensitivitas yang selama ini terbangun, membuat Ia tidak segan untuk terus memediasikan kebutuhan masyarakat kepada pihak eksekutif agar hak masyarakat dapat terealisasikan. Beliau seringkali menginformasikan No. kontak beliau di setiap pertemuan kemasyarakatan agar dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh masyarakat. Sebagai Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan, Ia berupaya agar bagaimana hak dasar masyarakat terutama hak pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan secara merata di semua kalangan, terutama kalangan menengah kebawah yang selama ini sering kali termarjinalkan. Padahal pemerintah daerah telah menganggarkan dana yang besar buat kesejahteraan masyarakat, antara lain: Dana JPK Gakin pada tahun 2008 ini adalah sebesar 250 Milyar, sementara untuk tahun 2005-2007 adalah sebesar 200 Milyar. Dana Pendidikan juga telah banyak tersubsidi melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari APBN dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dari APBD, selain itu juga pemerintah daerah telah menegaskan bahwa warga miskin (Tidak mampu) berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan sampai wajar 12 tahun.

Ia sering kali menjembatai berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Jakarta agar melakukan pengawasan langsung kepada pihak RS terhadap pasien tidak mampu yang dipersulit untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. Selain itu, Ia juga berupa agar para siswa tidak mampu pun berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Beberapa warga miskin yang mengaku kesulitan mendapatkan keringan biaya pendidikan, Ia berupaya memediasikannya dengan pihak sekolah. Beliau pun memperjuangan agar yayasan-yasasan terutama yayasan pendidikan dan sosial yang layak mendapatkan bantuan pendanaan dengan kelengkapan administratif yang memenuhi syarat, bisa masuk dalam mata anggaran pembelanjaan biaya daerah (APBD) DKI Jakarta.

Dalam bidang legislasi, Ia juga memainkan peranan yang cukup signifikan diantaranya dalam Perda No. 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Diantaranya bahwa ia mengusulkan bahwa seluruh warga masyarakat Jakarta, khususnya warga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah. Selain itu Majelis Taklim dimasukkan dalam pendidikan Non Formal, sehingga berhak mendapatkan pembinaan baik dari peningkatan kualitas maupun pendanaan

Selain itu beliau juga menjadi tim perumus Perda No. 3 Tentang Perkampungan Budaya Betawi HASIL YANG DICAPAI: pertama memperkuat nuansa keislaman yang harus dijalankan dalam perda ini dalam pelaksanaan budaya Betawi di PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, kedua adanya perluasan wilayah PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, ketiga pembentukan kelurahan baru yang melingkupi seluruh wilayah PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

Selain kiprah Beliau di DPRD DKI Jakarta, Nurjanah adalah Ketua dari FORSITMA (Forum Silaturrahim Majelis Taklim) DKI Jakarta. Peran ini tentunya sangat tepat diamanahkan kepada beliau. Sepak terjang beliau di dunia permajelistakliman membuat beliau memiliki kecermatan tersendiri dalam memberikan arahan. Sejak beliau pimpin setidaknya telah terdata 2500 Tokoh Majelis Taklim dan setidaknya 50 Ustadzah Sentral (Jamaah > 500 orang) yang telah bergabung bersama PKS. Talenta Majelis Taklim yang beliau miliki dan kemampuan manajerial beliau yang bagus menjadi daya dukung tercapainya prestasi ini. Tentunya bukan perkara yang mudah untuk mendata 2500 Tokoh Majelis Taklim Se- DKI Jakarta. Selain butuh tim yang solid, strategi pendekatan yang tepat, menjadi kunci sukses terciptanya hubungan yang harmonis dengan para Tokoh tersebut. Para kader FORSITMA harus terjun langsung, berinteraksi, dan bergaul secara natural dalam komunitas majelis taklim hingga mampu menemukan formulasi yang tepat untuk mengarahkan para tokoh majelis taklim tersebut dalam sebuah wadah FORSITMA untuk bersama-sama melakukan perbaikan bagi masyarakat. Dalam hal ini tentunya peran ”leader” menjadi kunci penting dalam menggerakkan sebuah organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Saat ini FORSITMA DKI Jakarta telah memiliki struktur yang solid dengan program kerja unggulan yang seragam di setiap KOTAMADYA se-DKI Jakarta. Ia sadar bahwa perapihan administratif menjadi sebuah penting menuju organisasi yang ”based on data” sehingga menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Tentunya kita membutuhkan wakil rakyat yang sensitif, peka dan cerdas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kita masih menantikan kiprah beliau selanjutnya.

Label: Profil